pihak kristen menolak piagam jakarta?

First topic message reminder :

Piagam Jakarta (The Jakarta Charter) beberapa waktu yang lalu kembali memicu polemik. Dan lagi-lagi, kalangan Kristenlah yang terlihat gencar menyerang gentlemen agreement yang telah disepakati berbagai kekuatan ideologis (nasionalis Islam, nasionalis sekuler, dan Kristen) di Indonesia pada 22 Juni 1945 itu. Dua buah artikel di harian Kompas, Jumat, 4 Agustus 2000, yang berjudul "Hati-Hati Mengamandemen UUD" karya Herman Musakabe (mantan gubenur NTT) dan "Sekitar Sila Pertama Pancasila" oleh Yonky Karman (dosen dan pemerhati masalah sosial-budaya), menunjukkan betapa gigihnya kalangan Nashrani menentang penerapan Piagam Jakarta, khususnya frase dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Pada 14 Juli 2000, Kompas juga sudah menurunkan artikel Yonky Karman (ketika itu dengan identitas sebagai rohaniwan) berjudul "Wajibkah Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat." Intinya adalah kekhawatiran Yonky atas munculnya kecenderungan dalam PAH I BP MPR untuk menetapkan rumusan "negara mewajibkan pemeluk agama melaksanakan ajaran agamanya." Lebih bahaya lagi, menurut Yonky, adanya keinginan supaya rumusan Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam amandemen konstitusi.

Sebagai suatu alternatif pemikiran warga bangsa, gagasan Herman Musakabe dan Yonky Karman adalah sah-sah saja. Namun sayangnya, Kompas tidak memberi kesempatan kepada alternatif pemikiran lain tentang masalah itu sehingga memunculkan dialektika pemikiran yang tidak sehat. Sebagai contoh, artikel yang saya kirimkan ke Kompas dengan judul "Wajar, Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat!" pada 17 Juli 2000 tidak muncul di koran ini, sampai kemudian muncul lagi dua artikel dari Herman Musakabe dan Yonky Karman.

Sikap pihak Kristen yang mau menang sendiri dan "main ultimatum" seperti inilah sejak dulu mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Tidak ada diskusi yang sehat, tidak ada polemik yang indah seperti yang terjadi di dalam BPUKI dan Panitia Sembilan perumus Piagam Jakarta. "Pokoknya," jika Piagam Jakarta diterapkan, pihak Kristen (Indonesia Timur) akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Optimis benar dengan "kekuatan" yang dimilikinya, pihak Kristen tidak segan-segan memaksakan pendapat dan sikapnya.

Itulah yang sebenarnya terjadi pada 18 Agustus 1945. Natsir menyebut peristiwa pencoretan tujuh kata Piagam Jakarta itu sebagai "Peristiwa ultimatum terhadap Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan.

Alkisah, datanglah seorang utusan dari Indonesia bagian timur melalui opsir Tentara Jepang yang waktu itu masih berwenang di Jakarta. Utusan tersebut menyampaikan pesan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Opsir Jepang itu mengaku membawa pesan dari umat Kristen di Indonesia bagian timur. Isi pesan itu pendek saja, "Ada tujuh kata yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945 yang harus dicabut. Kalau tidak, Umat Kristen di Indonesia sebelah timur tidak akan turut serta dalam negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Tujuh kata yang harus dicoret itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluk-pemeluknya."

Dalam buku Beginilah Kemerdekaan Kita terbitan Forum Konunikasi Kristiani Indonesia Surabaya (1997), pendeta Dr. P. Oktavianus mencatat bahwa pemuatan tujuh kata dalam Mukaddimah UUD 1945 itu merupkan "ide akan membentuk Indonesia menjadi Negara Agama", sehingga "Indonesia bagian timur dengan tegas menolak dan hanya mau bergabung dengan Republik jika Indonesia menjadi Negara Kesatuan."

Jadi, menurut Oktavianus, penerapan Piagam Jakarta sama halnya dengan membubarkan Negara Kesatuan RI. Baik Yonky Karman maupun Herman Musakabe sama-sama menyebutkan bahwa rumusan Piagam Jakarta itu dicabut karena ditolak oleh utusan masyarakat dari Indonesia Timur. Alasan Yonky lebih tegas, "Orang Kristen dari Indonesia Timur menolak pencatuman agama mayoritas di dalam dasar negara sebab pencantuman itu dikhawatirkan akan menimbulkan ekses yang tidak diinginkan semua pihak, yakni berkembangnya perasaan menjadi warga negara penuh dan menjadi warga negara kelas dua. Lebih jelek lagi, apalagi bukan cuma perasaan, tetapi kenyataannya nanti demikian."

Seperti diketahui, PAH I BP MPR telah menyiapkan empat alternatif untuk amandemen ayat 1 pasal 29 UUD 1945. Alternatif pertama: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; kedua: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; ketiga: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Herman dan Yonky melihat alternatif kedua merupakan alternatif terburuk bagi Indonesia. Ada tiga risiko besar, menurut Herman, jika alternatif kedua yang dipilih oleh MPR. Pertama, akan memojokkan golongan minoritas karena hal itu hanya berlaku untuk agama tertentu yang kebetulan mayoritas. Kedua, akan mendorong proses disintegrasi nasional karena golongan minoritas akan merasa diperlakukan tidak adil karena rumusan kedua itu hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dalam bahasa Herman dikatakan, "Sebagian besar daerah di kawasan timur Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Kristen akan merasa terusik, paling tidak secara emosional." Ketiga, akan berisiko lebih banyak bagi keutuhan bangsa dan negara.

Emosional

Ketakutan pihak Kristen terhadap Piagam Jakarta cenderung bersifat emosional dan membabi buta, sehingga apa pun yang berbau Piagam Jakarta selalu ditolak mentah-mentah. Itu bisa dilihat dalam kasus penolakan terhadap RUU Peradilan Agama (RUUPA) tahun 1989 dan juga RUU Pendidikan Nasional yang mewajiblan pendidikan agama-agama bagi selurh siswa oleh pihak Kristen.

RUU Peradilan Agama--yang kemudian disahkan menjadi UU No. 7 tahun 1989-- juga dikaitkan dengan Piagam Jakarta. Ketika menolak RUU tersebut, Florentinus Subroto Wiyogo S. J. mengatakan, "Tiada toleransi untuk Piagam Jakarta!" Pastor S. Wijoyo menyatakan dalam tulisannya bahwa "RUUPA mengambil dari seberang." Natsir menggugat pernyataan Pastor Wijoyo itu dengan ungkapannya, "Bagaimana kalau orang bertanya kepada Pastor, apakah agama yang beliau anut itu berasal dari pribumi Indonesia asli?"

Tulisan Frans Magnis Suseno di harian Kompas tanggal 16 Juni 1989 yang menentang RUUPA juga menunjukkan tingginya sensitivitas kaum Kristen terhadap keinginan kaum muslimin untuk memudahkan pengamalan agamanya. "Perundangan-undangan yang memuat pandangan satu agama saja akan memperlemah kedaulatan, wibawa, dan kekuasaan negara terhadap seluruh masyarakat, baik yang beragama lain maupun yang seagama?. Apabila kita mau melihat-lihat ke arah negara-negara yang menjadikan salah satu agama menjadi agama negara atau salah satu agama yang sangat berpengaruh, kita menyaksikan satu hal yang jelas, yaitu bahwa gejolak-gejolak yang ditimbulkan oleh golongan ekstremis atau fundamentalis dalam agama itu tidak berkurang, melainkan justru bertambah. Diberi telunjuk jari mau memegang seluruh tangan," tulis Frans Magnis.

Sikap ketakutan yang berlebihan (fobia) kalangan Kristen terhadap apa pun yang berbau Piagam Jakarta juga dapat dilihat pada saat penolakan terhadap rumusan draft Piagam Pernyataan Bersama Cendekiawan Indonesia yang berbunyi, "berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama masing-masing." Menurut Cornelius D. Ronowidjojo, tokoh PIKI, anak kalimat berdasarkan agama masing-masing itu berbau Piagam Jakarta sehingga permunculannya merupakan langkah mundur (set back ) sejarah.

Pihak Kristen juga menolak keras gagasan "demokrasi rasional proposional". Bahkan, Oktavianus memberikan ultimatum: jika "demokrasi itu diterapkan, Indonesia bagian timur tentu akan terangsang untuk memisahkan diri dari Republik."

Dari kasus ultimatum 18 Agustus 1945, ultimatum "demokrasi rasional proposional", dan penolakan keras terhadap rumusan kedua PAH I MPR terlihat konsistensi pihak Kristen, terutama dalam soal "ancam-mengancam" pemisahan diri dari Negara Kesatuan RI.

Mengomentari ancaman pihak Kristen di tahun 1945 itu, Natsir menulis, "Utusan tersebut tidak untuk mengadakan diskusi tentang persoalannya. Hanya menyampaikan satu peringatan. Titik! Tak perlu bicara lagi. Terserah apakah pesan itu diterima atau tidak. Asal tahu apa konsekuensinya. Itu berupa ultimatum. Ultimatum, bukan saja terhadap warga negara yang beragama Islam di Indonesia. Tetapi pada hakikatnya terhadap Republik Indonesia sendiri yang baru berumur 24 jam itu. Hari 17 Agustus adalah Hari Proklamasi hari raya kita. Hari Raya 18 Agustus adalah hari ultimatum dari umat Kristen Indonesia bagian timur. Kedua-dua peristiwa itu adalah peristiwa sejarah. Kalau yang pertama kita rayakan, yang kedua sekurang-kurangnya jangan dilupakan. Menyambut hari Proklamasi 17 Agustus kita bertahmid. Menyambut hari besoknya, 18 Agustus kita beristighfar. Insyaallah, umat Islam tidak akan lupa."

Aneh

Dalam buku Risalah Sidang BPUPKI yang diterbitkan Sekretariat Negara (hlm. 216), tokoh Kristen Indonesia timur Latuharhary tercatat pernah menyatakan bahwa penerapan konsep itu akan dapat mengalami kesulitan dalam aplikasinya di berbagai daerah, khususnya ketika berhadapan dengan adat istiadat. Soekarno kembali meminta agar "tujuh kata" itu tidak dipersoalkan sebab itu adalah hasil jerih payah dan kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Tokoh kebatinan Wongsonegoro mengusulkan agar tidak usah diubah, tetapi ditambah "bagi pemeluk-pemeluk agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing". Akhirnya, Wachid Hasyim menandaskan agar pembahasan soal "tujuh kata" itu tidak diperpanjang lagi. Soekarno lalu kembali mengingatkan bahwa "tujuh kata" itu adalah "kompromi untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama."

Penolakan yang membabi buta dari pihak Kristen terhadap Piagam Jakarta/rumusan kedua PAH I MPR 2000 memang aneh. Lebih aneh lagi, pihak Kristen juga tidak memilih rumusan ketiga (Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya), padahal orang-orang Kristen juga diperintahkan kitab suci mereka agar berpegang teguh kepada hukum-hukum agama mereka. "Janganlah kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat, atau kitab nabi-nabi; bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu sehingga lengit dan bumi lenyap, satu noktah atau satu titik pun sekali-kali tidak akan lenyap daripada hukum Taurat itu sampai semuanya telah jadi." (Matius, 5:17-18; Lukas, 16 17;21:33). "Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku." (Yahya (Yohanes), 14:15)

Menyimak kegigihan pihak Kristen dalam menghalangi kaum muslim untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya, wajar jika muncul pandangan bahwa kaum Kristen tidak rela kaum muslim menjadai muslim yang baik. Selanjutnya, kaum muslim dapat dijadikan sebagai sasaran empuk program "pemurtadan". Keberatan dan ancaman pihak Kristen inilah yang dijadikan dasar argumentasi pihak-pihak lain (sekuler) untuk menolak Piagam Jakarta dan juga rumusan ketiga PAH I MPR.

Aneh! Sikap pihak Kristen memang benar-benar aneh. Jelas, soal ini bukanlah soal agama, tetapi sudah dipolitisasi. Orang Kristen yang baik seharusnya menyetujui Piagam Jakarta atau rumusan ketiga PAH I MPR. Jika kaum muslim menjadi muslim yang baik justru kaum minoritas akan terlindungi dan aman karena Islam jelas mengharamkan penindasan dan kezaliman terhadap siapa pun. Pelaksanaan syariat Islam juga tidak sedikit pun mengganggu "kebebasan" dan "kedaulatan" kaum Kristen untuk menjalankan agamanya. Jadi, mengapa takut?


Aneh, Pihak Kristen Tolak Piagam Jakarta (Tanggapan untuk Yonky Karman dan Herman Musakabe)

Piagam Jakarta (The Jakarta Charter) beberapa waktu yang lalu kembali memicu polemik. Dan lagi-lagi, kalangan Kristenlah yang terlihat gencar menyerang gentlemen agreement yang telah disepakati berbagai kekuatan ideologis (nasionalis Islam, nasionalis sekuler, dan Kristen) di Indonesia pada 22 Juni 1945 itu. Dua buah artikel di harian Kompas, Jumat, 4 Agustus 2000, yang berjudul "Hati-Hati Mengamandemen UUD" karya Herman Musakabe (mantan gubenur NTT) dan "Sekitar Sila Pertama Pancasila" oleh Yonky Karman (dosen dan pemerhati masalah sosial-budaya), menunjukkan betapa gigihnya kalangan Nashrani menentang penerapan Piagam Jakarta, khususnya frase dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Pada 14 Juli 2000, Kompas juga sudah menurunkan artikel Yonky Karman (ketika itu dengan identitas sebagai rohaniwan) berjudul "Wajibkah Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat." Intinya adalah kekhawatiran Yonky atas munculnya kecenderungan dalam PAH I BP MPR untuk menetapkan rumusan "negara mewajibkan pemeluk agama melaksanakan ajaran agamanya." Lebih bahaya lagi, menurut Yonky, adanya keinginan supaya rumusan Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam amandemen konstitusi.

Sebagai suatu alternatif pemikiran warga bangsa, gagasan Herman Musakabe dan Yonky Karman adalah sah-sah saja. Namun sayangnya, Kompas tidak memberi kesempatan kepada alternatif pemikiran lain tentang masalah itu sehingga memunculkan dialektika pemikiran yang tidak sehat. Sebagai contoh, artikel yang saya kirimkan ke Kompas dengan judul "Wajar, Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat!" pada 17 Juli 2000 tidak muncul di koran ini, sampai kemudian muncul lagi dua artikel dari Herman Musakabe dan Yonky Karman.

Sikap pihak Kristen yang mau menang sendiri dan "main ultimatum" seperti inilah sejak dulu mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Tidak ada diskusi yang sehat, tidak ada polemik yang indah seperti yang terjadi di dalam BPUKI dan Panitia Sembilan perumus Piagam Jakarta. "Pokoknya," jika Piagam Jakarta diterapkan, pihak Kristen (Indonesia Timur) akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Optimis benar dengan "kekuatan" yang dimilikinya, pihak Kristen tidak segan-segan memaksakan pendapat dan sikapnya.

Itulah yang sebenarnya terjadi pada 18 Agustus 1945. Natsir menyebut peristiwa pencoretan tujuh kata Piagam Jakarta itu sebagai "Peristiwa ultimatum terhadap Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan.

Alkisah, datanglah seorang utusan dari Indonesia bagian timur melalui opsir Tentara Jepang yang waktu itu masih berwenang di Jakarta. Utusan tersebut menyampaikan pesan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Opsir Jepang itu mengaku membawa pesan dari umat Kristen di Indonesia bagian timur. Isi pesan itu pendek saja, "Ada tujuh kata yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945 yang harus dicabut. Kalau tidak, Umat Kristen di Indonesia sebelah timur tidak akan turut serta dalam negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Tujuh kata yang harus dicoret itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluk-pemeluknya."

Dalam buku Beginilah Kemerdekaan Kita terbitan Forum Konunikasi Kristiani Indonesia Surabaya (1997), pendeta Dr. P. Oktavianus mencatat bahwa pemuatan tujuh kata dalam Mukaddimah UUD 1945 itu merupkan "ide akan membentuk Indonesia menjadi Negara Agama", sehingga "Indonesia bagian timur dengan tegas menolak dan hanya mau bergabung dengan Republik jika Indonesia menjadi Negara Kesatuan."

Jadi, menurut Oktavianus, penerapan Piagam Jakarta sama halnya dengan membubarkan Negara Kesatuan RI. Baik Yonky Karman maupun Herman Musakabe sama-sama menyebutkan bahwa rumusan Piagam Jakarta itu dicabut karena ditolak oleh utusan masyarakat dari Indonesia Timur. Alasan Yonky lebih tegas, "Orang Kristen dari Indonesia Timur menolak pencatuman agama mayoritas di dalam dasar negara sebab pencantuman itu dikhawatirkan akan menimbulkan ekses yang tidak diinginkan semua pihak, yakni berkembangnya perasaan menjadi warga negara penuh dan menjadi warga negara kelas dua. Lebih jelek lagi, apalagi bukan cuma perasaan, tetapi kenyataannya nanti demikian."

Seperti diketahui, PAH I BP MPR telah menyiapkan empat alternatif untuk amandemen ayat 1 pasal 29 UUD 1945. Alternatif pertama: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; kedua: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; ketiga: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Herman dan Yonky melihat alternatif kedua merupakan alternatif terburuk bagi Indonesia. Ada tiga risiko besar, menurut Herman, jika alternatif kedua yang dipilih oleh MPR. Pertama, akan memojokkan golongan minoritas karena hal itu hanya berlaku untuk agama tertentu yang kebetulan mayoritas. Kedua, akan mendorong proses disintegrasi nasional karena golongan minoritas akan merasa diperlakukan tidak adil karena rumusan kedua itu hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dalam bahasa Herman dikatakan, "Sebagian besar daerah di kawasan timur Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Kristen akan merasa terusik, paling tidak secara emosional." Ketiga, akan berisiko lebih banyak bagi keutuhan bangsa dan negara.

Emosional

Ketakutan pihak Kristen terhadap Piagam Jakarta cenderung bersifat emosional dan membabi buta, sehingga apa pun yang berbau Piagam Jakarta selalu ditolak mentah-mentah. Itu bisa dilihat dalam kasus penolakan terhadap RUU Peradilan Agama (RUUPA) tahun 1989 dan juga RUU Pendidikan Nasional yang mewajiblan pendidikan agama-agama bagi selurh siswa oleh pihak Kristen.

RUU Peradilan Agama--yang kemudian disahkan menjadi UU No. 7 tahun 1989-- juga dikaitkan dengan Piagam Jakarta. Ketika menolak RUU tersebut, Florentinus Subroto Wiyogo S. J. mengatakan, "Tiada toleransi untuk Piagam Jakarta!" Pastor S. Wijoyo menyatakan dalam tulisannya bahwa "RUUPA mengambil dari seberang." Natsir menggugat pernyataan Pastor Wijoyo itu dengan ungkapannya, "Bagaimana kalau orang bertanya kepada Pastor, apakah agama yang beliau anut itu berasal dari pribumi Indonesia asli?"

Tulisan Frans Magnis Suseno di harian Kompas tanggal 16 Juni 1989 yang menentang RUUPA juga menunjukkan tingginya sensitivitas kaum Kristen terhadap keinginan kaum muslimin untuk memudahkan pengamalan agamanya. "Perundangan-undangan yang memuat pandangan satu agama saja akan memperlemah kedaulatan, wibawa, dan kekuasaan negara terhadap seluruh masyarakat, baik yang beragama lain maupun yang seagama?. Apabila kita mau melihat-lihat ke arah negara-negara yang menjadikan salah satu agama menjadi agama negara atau salah satu agama yang sangat berpengaruh, kita menyaksikan satu hal yang jelas, yaitu bahwa gejolak-gejolak yang ditimbulkan oleh golongan ekstremis atau fundamentalis dalam agama itu tidak berkurang, melainkan justru bertambah. Diberi telunjuk jari mau memegang seluruh tangan," tulis Frans Magnis.

Sikap ketakutan yang berlebihan (fobia) kalangan Kristen terhadap apa pun yang berbau Piagam Jakarta juga dapat dilihat pada saat penolakan terhadap rumusan draft Piagam Pernyataan Bersama Cendekiawan Indonesia yang berbunyi, "berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama masing-masing." Menurut Cornelius D. Ronowidjojo, tokoh PIKI, anak kalimat berdasarkan agama masing-masing itu berbau Piagam Jakarta sehingga permunculannya merupakan langkah mundur (set back ) sejarah.

Pihak Kristen juga menolak keras gagasan "demokrasi rasional proposional". Bahkan, Oktavianus memberikan ultimatum: jika "demokrasi itu diterapkan, Indonesia bagian timur tentu akan terangsang untuk memisahkan diri dari Republik."

Dari kasus ultimatum 18 Agustus 1945, ultimatum "demokrasi rasional proposional", dan penolakan keras terhadap rumusan kedua PAH I MPR terlihat konsistensi pihak Kristen, terutama dalam soal "ancam-mengancam" pemisahan diri dari Negara Kesatuan RI.

Mengomentari ancaman pihak Kristen di tahun 1945 itu, Natsir menulis, "Utusan tersebut tidak untuk mengadakan diskusi tentang persoalannya. Hanya menyampaikan satu peringatan. Titik! Tak perlu bicara lagi. Terserah apakah pesan itu diterima atau tidak. Asal tahu apa konsekuensinya. Itu berupa ultimatum. Ultimatum, bukan saja terhadap warga negara yang beragama Islam di Indonesia. Tetapi pada hakikatnya terhadap Republik Indonesia sendiri yang baru berumur 24 jam itu. Hari 17 Agustus adalah Hari Proklamasi hari raya kita. Hari Raya 18 Agustus adalah hari ultimatum dari umat Kristen Indonesia bagian timur. Kedua-dua peristiwa itu adalah peristiwa sejarah. Kalau yang pertama kita rayakan, yang kedua sekurang-kurangnya jangan dilupakan. Menyambut hari Proklamasi 17 Agustus kita bertahmid. Menyambut hari besoknya, 18 Agustus kita beristighfar. Insyaallah, umat Islam tidak akan lupa."

Aneh

Dalam buku Risalah Sidang BPUPKI yang diterbitkan Sekretariat Negara (hlm. 216), tokoh Kristen Indonesia timur Latuharhary tercatat pernah menyatakan bahwa penerapan konsep itu akan dapat mengalami kesulitan dalam aplikasinya di berbagai daerah, khususnya ketika berhadapan dengan adat istiadat. Soekarno kembali meminta agar "tujuh kata" itu tidak dipersoalkan sebab itu adalah hasil jerih payah dan kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Tokoh kebatinan Wongsonegoro mengusulkan agar tidak usah diubah, tetapi ditambah "bagi pemeluk-pemeluk agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing". Akhirnya, Wachid Hasyim menandaskan agar pembahasan soal "tujuh kata" itu tidak diperpanjang lagi. Soekarno lalu kembali mengingatkan bahwa "tujuh kata" itu adalah "kompromi untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama."

Penolakan yang membabi buta dari pihak Kristen terhadap Piagam Jakarta/rumusan kedua PAH I MPR 2000 memang aneh. Lebih aneh lagi, pihak Kristen juga tidak memilih rumusan ketiga (Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya), padahal orang-orang Kristen juga diperintahkan kitab suci mereka agar berpegang teguh kepada hukum-hukum agama mereka. "Janganlah kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat, atau kitab nabi-nabi; bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu sehingga lengit dan bumi lenyap, satu noktah atau satu titik pun sekali-kali tidak akan lenyap daripada hukum Taurat itu sampai semuanya telah jadi." (Matius, 5:17-18; Lukas, 16 17;21:33). "Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku." (Yahya (Yohanes), 14:15)

Menyimak kegigihan pihak Kristen dalam menghalangi kaum muslim untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya, wajar jika muncul pandangan bahwa kaum Kristen tidak rela kaum muslim menjadai muslim yang baik. Selanjutnya, kaum muslim dapat dijadikan sebagai sasaran empuk program "pemurtadan". Keberatan dan ancaman pihak Kristen inilah yang dijadikan dasar argumentasi pihak-pihak lain (sekuler) untuk menolak Piagam Jakarta dan juga rumusan ketiga PAH I MPR.

Aneh! Sikap pihak Kristen memang benar-benar aneh. Jelas, soal ini bukanlah soal agama, tetapi sudah dipolitisasi. Orang Kristen yang baik seharusnya menyetujui Piagam Jakarta atau rumusan ketiga PAH I MPR. Jika kaum muslim menjadi muslim yang baik justru kaum minoritas akan terlindungi dan aman karena Islam jelas mengharamkan penindasan dan kezaliman terhadap siapa pun. Pelaksanaan syariat Islam juga tidak sedikit pun mengganggu "kebebasan" dan "kedaulatan" kaum Kristen untuk menjalankan agamanya. Jadi, mengapa takut?

Sumber: Penyesatan Opini, Adian Husaini, M.A.

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:Tapi mungkin ada tambahan sedikit tentang Saudi Arabia ... sebetulnya negara ini pun juga bisa disebut campuran ... campuran antara negara agama dan negara monarki (negara kerajaan) .... dan sama kasusnya dengan Malaysia.

Maksud saya mengatakan hal ini adalah ... banyak orang (terutamanya muslim) berpendapat bahwa Saudi Arabia (yang merupakan kiblat Islam secara ada Ka'bah disana) adalah negara Islam yang sudah sangat 100% based on syariah ...
Menurut pendapat saya tidak ... karena konstitusi mereka sendiri juga sudah campuran antara agama dan kerajaan

...Yah. Tidak salah bila anda berpendapat begitu. Tetapi secara formal dan konstitusional dinyatakan negara tersebut berdasarkan syariah.

Maksud saya begini mas Andi ... (memang OOT sih statement saya diatas) tapi ... mungkin saya perlu balik lagi ke link arrahman yang mengkritik tentang agama budaya, bahwa (menurut link tersebut) semua harus kembali pada hukum agama dan tidak bisa disatukan dengan budaya ...

statement saya tentang negara Arab Saudi dan Malaysia sebetulnya hanya ingin menjelaskan bahwa betapapun ... agama tidak bisa lepas dari budaya .... sistem kerajaan di Arab dan Malaysia adalah budaya bangsa itu ... bukan menurut syariah ... sama dengan Jogja yang mempunyai sultan ... atau di daerah lain ada raja goa, raja anu, raja anu dsb.

Ada yang bilang budaya kerajaan di Indonesia tidak Islami ... dan statement saya tentang arab dan malaysia adalah untuk memberi penjelasan bahwa sulit memisahkan budaya dan agama ... jadi yang benar adalah : budaya tersebut yang tidak boleh lepas dari dasar agama kan ...

nah inipun tetap sulit ... (bukan artinya ga bisa loh ya) ... bila dikaitkan dengan Indonesia yang budayanya bhineka >>> boro2 mau menetapkan hukum agama di Indonesia ... di ujung dusun2 sulawesi, irian, dan pelosok daerah lain ... bahkan polisi NKRI sendiri ga boleh mencampuri hukum adat mereka ... kalo kepala adat bilang bunuh ya dibunuh (ga ada urusannya sama agama)

Atau misalnya ... katakanlah ada yang bilang "sistem kerajaan boleh saja ... asal jangan musyrik" ... saya kembalikan lagi ke Malaysia ... bagaimana dengan sikap rakyat mereka yang pantang membicarakan keburukan sultan mereka ... yang memberangus media karena tidak suka sultan mereka dijatuhkan .... apa itu tidak musyrik juga ?? >>> musyrik urusannya tidak hanya hal2 gaib seperti nyuci keris dan pergi ke makam leluhur saja kan ...

Jadi khusus untuk muslim yang ingin mensyariahkan negara ini ... menurut saya "Bukan tidak benar ... tapi perlu lagi dipikirkan tentang bagaimana negara syariah ini bisa dilaksanakan dengan cara damai (tanpa konflik) berkaitan dengan budaya Indonesia itu sendiri. Dan ini urusannya bukan hanya kepada non-muslim tapi kepada muslim itu sendiri, jadi bayangkan bila konflik terjadi justru antara sesama muslim sendiri. Masalah non-muslim mah ga usah dipikirin (seperti TS) ... cincay mereka itu ... cuma numpang kompor sama indomie aja sebetulnya ... "



Yang merah : sebetulnya konsitusi formal Arab juga menyatakan negara berada dibawah kekuasaan 7 kerajaan tersebut

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:

Andi Cactusa wrote:
...Di negara kita ada Kementerian Agama, negara ikut sibuk mencampuri dan mengurusi kepentingan agama, uang negara digunakan untuk kegiatan atau kepentingan agama dsb. dst.

Ya ... karena ada sila 1 dalam Pancasila ...

...Saya kira hal itu masih dapat diperdebatkan.
...Kalau jalan pikiran anda diamini dan kemudian diperpanjang atau di-extrapolated, maka bila Piagam Jakarta diterima, maka semua kebutuhan dan kepentingan muslim yang berkaitan dengan Islam harus dipenuhi dan dibiayai negara. Sebagai pembayar pajak, pemikiran itu yang terutama saya tolak.

Menghilangkan agama dari konstitusi adalah hal yang tidak mungkin mas andi ... sila pertama harus tetap ada ... sementara berkaitan dengan keadilan membayar pajak dsb ... diatur oleh sila ke 5 .... mungkin contohnya sama dengan tulisan saya yang ini #16

http://www.laskarislam.com/t3483-obrolan-santai-pilkada-jakarta?highlight=pilkada

cat: disini saya bicara tidak mendukung piagam jakarta tapi mendukung sila pertama pancasila

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:
Bold hitam : yang saya yakini tentang pembentukan negara ini adalah : Indonesia tidak terbentuk karena adanya perang agama ... pun Indonesia bukan negara yang pernah berada dalam sebuah negara agama, suku, ras tertentu (kita bicara Sabang - Merauke ya ... jadi keseluruhan bukan sendiri2 per wilayah)

kalau kita balik ke sejarah negara ini, dan seterusnya...

Tapi ... bagi saya ... untuk Indonesia yang bhinneka dan dengan kondisi masyarakat sekarang ini ... Pancasila dan NKRI yang sekarang ini sudah benar ... (bisa saya kasih contohnya bila mas Andi mau)

...Mari kita fokus membicarakan hari ini dan hari depan saja. Yang sudah lalu tidak bisa kita ubah lagi, melainkan kita jadikan bahan pelajaran saja.

Yah kan ... justru karena sejarah yang masih "beda pendapat" itu kan makanya sampe hari ini masih jadi perdebatan ... tujuannya untuk hari depan juga toh .... mau dibawa kemana negara ini ...

Buat saya sih ... yah debatkan saja terus ... fair and square ... cari jalan yang terbaik dan ga boleh ada pemaksaan ...

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:
Baik buruknya ideologi negara tergantung dari manusianya .... dan bicara tentang syariah (agama) ... jujur sebagai muslim saya lebih takut melihat negara syariah yang manusianya tidak Islami ... daripada melihat negara Pancasila yang manusianya tidak pancasilais ... tidak pancasilais urusannya duniawi ... tidak Islami urusannya dunia akhirat ... ngeri bo !!

...Tidak seluruhnya benar. Sistem juga bisa memengaruhi sikap dan perilaku manusia, seperti yang diyakini oleh para pakar behaviorist. Apa yang disebut “Reward and punishment system,” sudah terbukti manjur dalam berbagai organisasi. Agama juga menggunakan pemikiran itu: Yang baik masuk sorga dan yang brengsek masuk neraka.
...Memang harus diakui bahwa akhirnya yang paling menentukan adalah manusianya. Bila semuanya sudah bermental pencuri, maka prosedur yang mengandung “built in control,” (misalnya untuk mengeluarkan uang harus disetujui/di-approved oleh 5 orang) tidak akan efektif, karena kelimanya bersedia untuk melakukan kolusi. Namun, sekiranya ada satu orang saja yang jujur, maka kolusi itu tidak bisa terlaksana.
...Seingat saya belum pernah saya baca dalam ajaran Islam yang menempatkan kejujuran merupakan karakter manusia yang sangat penting.

Yang bold : silahkan mas andi buka thread baru dan eyel2an dengan muslim disini
Yang merah : Ok ... sekarang berkaitan dengan Pancasila vs syariah ... bagaimana menurut mas Andi dengan Pancasila yang sekarang sudah dijalani ?? berkaitan dengan fakta bahwa masih banyak pencuri di negeri ini ... Menurut anda : sistem dan ideologi-nya atau manusianya yang salah ??

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:Jadi mungkin terkait dengan pendapat bung FD diatas (dan link yang diberikannya) ... saya sependapat ... tapi intinya saya lebih suka men-syariah kan muslim di Indonesia dulu sesuai dengan kondisi bhineka Indonesia ini ... (dalam hal ini muslim pun juga harus memberikan bukti (membangun trust) bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk memberikan rahmat bagi semesta alam) ... baru bicara soal negara syariah secara keseluruhan sebagai asas negara ... jadi jiwa Islamnya dulu yang dibentuk baru negaranya ...

statement biru diatas saya pikir sejalan dengan judul forum ini "Menuju Peradaban Syariah" >>> tapi inipun ga gampang karena jatuhnya akan ada lagi perbedaan pendapat dalam meng-implementasikan pemahaman syariah itu sendiri

...Sudah terbukti tidak ada negara syariah yang membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Tetapi masih saja banyak muslim yang berpikiran sistem syariah baik untuk diterapkan bagi negara ini.

blum tentu juga ... tergantung pemimpin dan rakyatnya mas (tergantung manusianya) ... Malaysia makmur ... Arab makmur ... dan Irak jaman Sadam itu minus radikalisme loh ... justru karena dirubah menjadi demokrasi ala Amerika malah tambah kacau ...

Sebelum musim semi Timteng ... konflik nya paling cuma syiah sunni di daerah tertentu ... ga sampai oposisi vs pemerintah seperti sekarang ....
dan kalau anda mengatakan otoriter itu kejam .... mana yang lebih baik keadaan Indonesia ... jaman orba atau reformasi ??
Soeharto itu otoriter (militer banget) ... ga ada kesempatan buat bom teror jaman soeharto ...

pun kalau bicara soal negara ... negara mana di dunia ini yang beres sekarang ... wong manusianya juga udah ga ada yang beres

dee-nee wrote:Jadi khusus untuk muslim yang ingin mensyariahkan negara ini ... menurut saya "Bukan tidak benar ... tapi perlu lagi dipikirkan tentang bagaimana negara syariah ini bisa dilaksanakan dengan cara damai (tanpa konflik) berkaitan dengan budaya Indonesia itu sendiri. Dan ini urusannya bukan hanya kepada non-muslim tapi kepada muslim itu sendiri, jadi bayangkan bila konflik terjadi justru antara sesama muslim sendiri. Masalah non-muslim mah ga usah dipikirin (seperti TS) ... cincay mereka itu ... cuma numpang kompor sama indomie aja sebetulnya ... "

komitmennya nkri, negara syariah jelas kita tolak
memaksakan syariah benarnya dimana?
kecuali bikinnya negara di arab sono atau kalau perlu di planet antah berantah

SEGOROWEDI wrote:

dee-nee wrote:Jadi khusus untuk muslim yang ingin mensyariahkan negara ini ... menurut saya "Bukan tidak benar ... tapi perlu lagi dipikirkan tentang bagaimana negara syariah ini bisa dilaksanakan dengan cara damai (tanpa konflik) berkaitan dengan budaya Indonesia itu sendiri. Dan ini urusannya bukan hanya kepada non-muslim tapi kepada muslim itu sendiri, jadi bayangkan bila konflik terjadi justru antara sesama muslim sendiri. Masalah non-muslim mah ga usah dipikirin (seperti TS) ... cincay mereka itu ... cuma numpang kompor sama indomie aja sebetulnya ... "

komitmennya nkri, negara syariah jelas kita tolak
memaksakan syariah benarnya dimana?
kecuali bikinnya negara di arab sono atau kalau perlu di planet antah berantah

hihihihihi
yang bold : iye iye .... non-muslim juga ikutan



kan menurut saya : kalo maksa dan berujung konflik saya ga setuju ... kalo pake eyel2an tanpa konflik ... silahkan

jelas-jelas pasti kita tolak
maka memaksakan tanpa/dengan konflik = PENGKHIANATAN

SEGOROWEDI wrote:

jelas-jelas pasti kita tolak
maka memaksakan tanpa/dengan konflik = PENGKHIANATAN

penghianatan pada apa ??

nkri
dan komitmen bersama

frontline defender wrote:padahal bunyinya gini lho : "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"!

lha makanya ini harus di tentang! apa syariat islam? termasuk mangamalkan ayat bunuh murtadin? jiryah, dll kan? hahahaha..

Aneh! Sikap pihak Kristen memang benar-benar aneh. Jelas, soal ini bukanlah soal agama, tetapi sudah dipolitisasi. Orang Kristen yang baik seharusnya menyetujui Piagam Jakarta atau rumusan ketiga PAH I MPR. Jika kaum muslim menjadi muslim yang baik justru kaum minoritas akan terlindungi dan aman karena Islam jelas mengharamkan penindasan dan kezaliman terhadap siapa pun. Pelaksanaan syariat Islam juga tidak sedikit pun mengganggu "kebebasan" dan "kedaulatan" kaum Kristen untuk menjalankan agamanya. Jadi, mengapa takut?

yang ane bold.. menurut agan agan taqqiya ga ya?

udah jelas ayat at taubah 123 berkata perangi kafir di sekitarmu dengan kekerasan kok bilang umat kristen akan terlindungi.

kalau ada umat muslim murtad ke kristen juga akan di hukum. melindungi dari mananya?

di iran contohnya. mana ada perlindungan negara? afganistan. arab. sebut deh, negara mana yang menerapkan syariah yang melindungi agama minoritas atau non muslim? ada?

SEGOROWEDI wrote:
nkri
dan komitmen bersama

lah kan udah saya tulis ... dilihat dari sejarahnya ... eyel2an nya ga selesai
Pancasila dibentuk karena adanya tujuan yang lebih urgen yaitu "Indonesia merdeka dan bersatu"
Jadi ga 100% semua setuju toh ...
Ditambah ... jaman orba pun selama 32 thn kita "seperti" dipaksa sama militer untuk setuju

Makanya sekarang ada yang ingin "mengembalikan" lagi ke debatan awal ...
Mempertanyakan lagi "kesaktian" Pancasila ini ... gitu loh

ramayana wrote:

Aneh! Sikap pihak Kristen memang benar-benar aneh. Jelas, soal ini bukanlah soal agama, tetapi sudah dipolitisasi. Orang Kristen yang baik seharusnya menyetujui Piagam Jakarta atau rumusan ketiga PAH I MPR. Jika kaum muslim menjadi muslim yang baik justru kaum minoritas akan terlindungi dan aman karena Islam jelas mengharamkan penindasan dan kezaliman terhadap siapa pun. Pelaksanaan syariat Islam juga tidak sedikit pun mengganggu "kebebasan" dan "kedaulatan" kaum Kristen untuk menjalankan agamanya. Jadi, mengapa takut?

yang ane bold.. menurut agan agan taqqiya ga ya?

udah jelas ayat at taubah 123 berkata perangi kafir di sekitarmu dengan kekerasan kok bilang umat kristen akan terlindungi.

kalau ada umat muslim murtad ke kristen juga akan di hukum. melindungi dari mananya?

di iran contohnya. mana ada perlindungan negara? afganistan. arab. sebut deh, negara mana yang menerapkan syariah yang melindungi agama minoritas atau non muslim? ada?

buka thread baru

Andi Cactusa wrote:

frontline defender wrote:

Andi Cactusa wrote:...Apakah statement anda di atas tidak mencerminkan bahwa umat Islam tidak bisa mengatur dan mengurus dirinya sendiri, sehingga memerlukan campur tangan negara?

tidak mencerminkan! karena negara kita negara hukum, maka main hakim sendiri tidaklah dibenarkan secara hukum, sehingga legalisasi negara terhadap penerapan syariah tetaplah diperlukan!

...Nggak ngerti saya bung FD. Apa yang anda maksud dengan main hakim sendiri. Tolong anda jabarkan lebih lanjut.
...Walau belum saya fahami sepenuhnya maksud anda, apa di negara sekular ada orang atau kelompok yang boleh main hakim sendiri?

jadi muslimnya kan ada 2 golongan, yang menginginkan syariah dan yang tidak menginginkan syariah, nah yang menginginkan syariah kan tidak bisa memaksa yang tidak ingin syariah, & demikian pula tidak dapat menerapkan hukum syariah begitu saja (menghukum mati koruptor misalnya) tanpa pengesahan UU/negara (tanpa main hakim sendiri)!

Andi Cactusa wrote:

frontline defender wrote:

Andi Cactusa wrote:...Saya akan mendukung negara syariah, dengan syarat tidak boleh satu sen pun uang negara digunakan untuk kepentingan atau yang berkaitan dengan Islam atau agama apa pun. Setuju apa tidak?

seperti digunakan untuk apa misalnya?

...Aduh mak, kok bisa anda masih bertanya begitu? Duit siapa yang membangun Mesjid Istiglal? Apa Departemen Agama tidak menghabiskan uang negara? IAIN (setelah statusnya dijadikan sekolah negeri) menjadi beban siapa? Gaji semua guru agama di sekolah negeri digaji dari mana? Silahkan panjangkan sendiri lah daftar itu.
...Tolong anda jawab pertanyaan itu. Bila anda setuju, saya juga akan setuju negara syariah.

loh, jika yang begituan bisa terjadi tanpa Indonesia menjadi syariah, lantas kenapa Indonesia menjadi syariah anda permasalahkan? jika anda ingin Indonesia mau tidak mau menjadi begitu, ya berarti larinya harus ke negara sekuler (yang mana tampaknya sulit bagi negara seperti Indonesia untuk menjadi sekuler, apalagi di tengah2 kondisi saat ini, dimana sistem/hukum sekuler dituding sebagai penyebab Indonesia terpuruk)!

dee-nee wrote:Tapi mungkin ada tambahan sedikit tentang Saudi Arabia ... sebetulnya negara ini pun juga bisa disebut campuran ... campuran antara negara agama dan negara monarki (negara kerajaan) .... dan sama kasusnya dengan Malaysia.

...Saya kira Saudi Arabia (berdasarkan syariah atau disebut negara Islam) tidak bisa disamakan dengan Malaysia (lebih meniru Inggris dan bukan berdasarkan syariah atau negara Islam), walau keduanya berbentuk negara monarki. Komposisi penduduknya juga sangat berbeda: Saudi Arabia 97.1% muslim, sedang Malaysia hanya 61.4% muslim (per 2010 menurut Pew Report).
...Yang menjadi fokus pembicaraan kita adalah dasar negaranya, bukan bentuk negaranya. Pakistan dan Iran merupakan negara republik tetapi berdasarkan syariah sehingga diklasifikasikan juga sebagai negara Islam.

dee-nee wrote:

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:

Andi Cactusa wrote:
...Di negara kita ada Kementerian Agama, negara ikut sibuk mencampuri dan mengurusi kepentingan agama, uang negara digunakan untuk kegiatan atau kepentingan agama dsb. dst.

Ya ... karena ada sila 1 dalam Pancasila ...

...Saya kira hal itu masih dapat diperdebatkan.
...Kalau jalan pikiran anda diamini dan kemudian diperpanjang atau di-extrapolated, maka bila Piagam Jakarta diterima, maka semua kebutuhan dan kepentingan muslim yang berkaitan dengan Islam harus dipenuhi dan dibiayai negara. Sebagai pembayar pajak, pemikiran itu yang terutama saya tolak.

Menghilangkan agama dari konstitusi adalah hal yang tidak mungkin mas andi ... sila pertama harus tetap ada ... sementara berkaitan dengan keadilan membayar pajak dsb ... diatur oleh sila ke 5 .... mungkin contohnya sama dengan tulisan saya yang ini #16

...Saya juga tidak mengatakan perlu menghilangkan agama dari konstitusi.
...Apa reasoning dan bagaimana logikanya, karena sila pertama dalam Pancasila, maka negara harus mengurusi dan membiayai agama? Apa anda kira negara-negara Eropa dan Amerika tidak dijiwai agama mereka? Makanya sering disebut-sebut dijiwai Judeo-Christian. Pada sisi hijau uang kertas dollar AS saja terpampang nyata dengan huruf kapital, "IN GOD WE TRUST."
...Keras dugaan saya, justru karena sila pertama Pancasila itu belum tegas mewajibkan negara membiayai kehidupan beragama Islam, makanya dituntut agar tujuh kata itu dimasukkan kembali.
...Bila ditambahkan kalimat, “dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” maka baru logis negara harus membiayai semua kewajiban muslim. Sama dengan adanya undang-udang wajib belajar, maka negara harus membiayai semua anak yang ingin belajar. Mungkin untuk naik haji bagi yang kurang mampu tetapi sangat ingin, juga harus dibiayai negara/pemerintah.
...Memang tidak mungkin kita harapkan orang Indonesia berkata terus-terang seperti itu. Tetapi saya yakin itu lah yang menjadi tujuan dari semua pendukung Piagam Jakarta. Yang menolak juga tidak akan tega/berani mengutarakan tuduhan seperti yang saya kemukakan itu. Saya berani karena di dunia maya dengan menggunakan nama samaran.
...Saya ulangi lagi pandangan dan keinginan pembayar pajak, yang membiayai kelangsungan dan berjalannya suatu negara. Karena kelihatannya anda menghindar mengomentarinya. Keinginan utama pembayar pajak adalah agar uang yang disetorkannya digunakan untuk kepentingan umum atau bersama: Memelihara dan menjaga keamanan, membangun infrastruktur, melayani dan memfasilitasi kebutuhan publik dst. Pembayar pajak tidak suka bila uangnya digunakan utuk kepentingan sektrarian atau primordial.
...Bila ditelisik, saya yakin tidak ada pendapatan negara yang bersumber dari yang ada kaitannya dengan agama. Jadi, sebenarnya “pihak agama” jelas tidak punyak hak apa-apa terhadap negara, karena tidak berkontribusi atau ikut menggaji atau membiayai para aparat negara dan perlengkapannya. Tuan atau “majikan” yang sebenarnya adalah para pembayar pajak!

dee-nee wrote:Bold hitam : yang saya yakini tentang pembentukan negara ini adalah : Indonesia tidak terbentuk karena adanya perang agama ... pun Indonesia bukan negara yang pernah berada dalam sebuah negara agama, suku, ras tertentu (kita bicara Sabang - Merauke ya ... jadi keseluruhan bukan sendiri2 per wilayah)

kalau kita balik ke sejarah negara ini, dan seterusnya...
..........

...Sorry, tidak saya kutip lengkap agar tidak terlalu panjang.
...Ini pendapat dan sikap saya terhadap sejarah. Dari dahulu hingga sekarang dan yang akan datang, generasi baru selalu lebih pintar dari generasi sebelumnya. Generasi terdahulu juga memang mengharapkan demikian. Mereka justru kecewa bila anak-anak dan turunannya lebih gebleg dari mereka. Makanya, kalau saya pribadi tidak terlalu terikat pada pemikiran generasi sebelumnya, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka.

dee-nee wrote:

Andi Cactusa wrote:...Seingat saya belum pernah saya baca dalam ajaran Islam yang menempatkan kejujuran merupakan karakter manusia yang sangat penting.

Yang bold : silahkan mas andi buka thread baru dan eyel2an dengan muslim disini

...Saya tidak bermaksud mau eyel-eyelan, tetapi memang benar-benar karena belum pernah membacanya, baik di situs-situs Islami. Tolong berikan saya beberapa ayat dari Quran atau Hadits. Tidak perlu membuka satu thread untuk itu.

dee-nee wrote:Yang merah : Ok ... sekarang berkaitan dengan Pancasila vs syariah ... bagaimana menurut mas Andi dengan Pancasila yang sekarang sudah dijalani ?? berkaitan dengan fakta bahwa masih banyak pencuri di negeri ini ... Menurut anda : sistem dan ideologi-nya atau manusianya yang salah ??

...Dua-duanya salah. Sistemnya banci, yang saya sebut gado-gado. Bila murni sekular, maka akan banyak masalah bisa dengan mudah dan tanpa ragu-ragu diselesaikan. Agama tidak diberi kesempatan untuk merecoki dan membebani negeri ini. Semua penduduk disuruh mengurus agamanya masing-masing.
...Saya kurang tahu pasti apa ideologi negara ini. Yang saya tau, terlalu banyak dicampuri oleh ideologi Islam, yang menghambat kemajuan negeri ini. Menurut Dee-nee, pemeluk agama apa yang akan marah atau mengamuk bila negara ini diubah menjadi sekular murni?

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:...Sudah terbukti tidak ada negara syariah yang membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Tetapi masih saja banyak muslim yang berpikiran sistem syariah baik untuk diterapkan bagi negara ini.

blum tentu juga ... tergantung pemimpin dan rakyatnya mas (tergantung manusianya) ... Malaysia makmur ... Arab makmur ... dan Irak jaman Sadam itu minus radikalisme loh ... justru karena dirubah menjadi demokrasi ala Amerika malah tambah kacau ...

...Sekali lagi jangan bawa Malaysia sebagai contoh, karena Malaysia bukan negara Islam/syariah. Yang menjadi motor pembangunannya juga adalah non-muslim yang 40%.
... Arab makmur (bukan maju!) karena minyak yang melimpah dengan harga yang melangit. Bila sumur minyaknya mengering maka negara itu juga akan wallahualam. Mungkin penerimaannya hanya tinggal dari turis haji.
...Apa ada pakar yang mengatakan bahwa demokrasi akan otomatis membuat suatu negara menjadi lebih baik, seperti lampu Aladin? Di butuhkan “learning process” yang cukup panjang. Negara Iraq juga terus dikacau oleh permusuhan dan perebutan kekuasaan di antara sesama muslim.
...Saya juga sependapat dengan Dee-nee bahwa yang terutama adalah manusianya, seperti kata pameo, “the man behind the gun is more important than the gun itself.” Tetapi bukan berarti "the gun" tidak penting.
...Yang selalu mengherankan, mengapa muslim tidak menarik pelajaran dari sejarah Eropa. Yang mulai “take off” setelah pengaruh dan kekuasaan gereja disingkirkan dari urusan negara. Mungkin yang mau menarik hikmah dari sejarah Eropa itu baru segelintir muslim, seperti Prof Safyii Maarif, Prof Dawam Raharjo dan kawan-kawannya. (Saya lihat sudah ada thread baru bagi para “pembangkang” tersebut)

dee-nee wrote:Sebelum musim semi Timteng ... konflik nya paling cuma syiah sunni di daerah tertentu ... ga sampai oposisi vs pemerintah seperti sekarang ....

...Saya kurang memahami apa yang terjadi di Timteng, dan juga saya kira terlalu pagi untuk menarik kesimpulan.

dee-nee wrote:dan kalau anda mengatakan otoriter itu kejam .... mana yang lebih baik keadaan Indonesia ... jaman orba atau reformasi ??
Soeharto itu otoriter (militer banget) ... ga ada kesempatan buat bom teror jaman soeharto ...

...Banyak kriteria yang harus digunakan untuk membuat perbandingan. Anda keliru bila mengatakan jaman Orba lebih baik tanpa melihat situasi dan kondisinya. Di jaman Suharto, kita masih eksportir minyak yang lumayan besar. Hutan di luar pulau Jawa masih sangat luas yang perawan, tinggal ditebangin untuk mendapatkan devisa yang amat besar. Soeharto bisa menjadi otoriter karena semua mulut orang, terutama mulut para petinggi ABRI, dia sumpal dengan duit.
...Sementara para presiden era reformasi tidak mendapat “luxury” itu lagi. Akibatnya mereka tidak bisa bertindak keras dan tegas. Sementara pendukung teroris juga banyak. Lihat saja sudah ada yang mengusulkan agar Densus 88 dibubarkan.

dee-nee wrote:pun kalau bicara soal negara ... negara mana di dunia ini yang beres sekarang ... wong manusianya juga udah ga ada yang beres

...Dari dahulu juga tidak ada negara yang sempurna beres. Yang ada adalah yang satu lebih beres dari yang lain. Mungkin juga standar “keberesan” kita yang meningkat. Atau aliran informasi yang semakin besar dan lancar, khususnya melalui media elektronik, membuat kita semakin mengetahui banyak ketidak-beresan di mana-mana.

dee-nee wrote:
lah kan udah saya tulis ... dilihat dari sejarahnya ... eyel2an nya ga selesai
Pancasila dibentuk karena adanya tujuan yang lebih urgen yaitu "Indonesia merdeka dan bersatu"
Jadi ga 100% semua setuju toh ...
Ditambah ... jaman orba pun selama 32 thn kita "seperti" dipaksa sama militer untuk setuju

Makanya sekarang ada yang ingin "mengembalikan" lagi ke debatan awal ...
Mempertanyakan lagi "kesaktian" Pancasila ini ... gitu loh

tidak mungkin 100% setuju..
tetapi sudah didok nkri berdasarkan pancasila dan uud45
menggantinya berarti penghancuran dan pengkhianatan

jelas tidak semua muslim, kok mau disyariahkan
gendheng

frontline defender wrote:

Andi Cactusa wrote:

frontline defender wrote:

Andi Cactusa wrote:...Saya akan mendukung negara syariah, dengan syarat tidak boleh satu sen pun uang negara digunakan untuk kepentingan atau yang berkaitan dengan Islam atau agama apa pun. Setuju apa tidak?

seperti digunakan untuk apa misalnya?

...Aduh mak, kok bisa anda masih bertanya begitu? Duit siapa yang membangun Mesjid Istiglal? Apa Departemen Agama tidak menghabiskan uang negara? IAIN (setelah statusnya dijadikan sekolah negeri) menjadi beban siapa? Gaji semua guru agama di sekolah negeri digaji dari mana? Silahkan panjangkan sendiri lah daftar itu.
...Tolong anda jawab pertanyaan itu. Bila anda setuju, saya juga akan setuju negara syariah.

loh, jika yang begituan bisa terjadi tanpa Indonesia menjadi syariah, lantas kenapa Indonesia menjadi syariah anda permasalahkan? jika anda ingin Indonesia mau tidak mau menjadi begitu, ya berarti larinya harus ke negara sekuler (yang mana tampaknya sulit bagi negara seperti Indonesia untuk menjadi sekuler, apalagi di tengah2 kondisi saat ini, dimana sistem/hukum sekuler dituding sebagai penyebab Indonesia terpuruk)!

...Bukan hanya menjadi negara syariah yang saya tentang, tetapi juga negara banci atau negara gado-gado (campuran negara sekular dengan negara agama) seperti sekarang. Yang saya inginkan adalah negara sekular murni, di mana negara tidak ikut mengurusi dan terutama membiayai kepentingan agama.
...Memang sulit untuk berubah menjadi negara sekular murni, selama mayoritas penduduknya beragama Islam, yang sebagian besar ingin menikmati dan menggerogoti uang negara ini. Apa anda kira ada non-muslim yang akan marah apalagi mengamuk bila negara membubarkan Kementerian Agama dan menghentikan pengeluaran untuk semua kegiatan atau kepentingan semua agama?
...Siapa yang menuding sistem/hukum sekular sebagai penyebab Indonesia terpuruk? Pasti yang menginginkan negara syariah, atau minimal ingin memasukkan kembali Piagam Jakarta! Bukan mustahil justru mereka yang membuat negara ini tidak stabil hingga terpuruk, untuk kemudian dijadikan alasan bagi penerapan syariah.
...Dulu PKI paling getol bikin acara rame-rame dan baris-berbaris hampir setiap hari hingga ke desa-desa, melalui anak partainya Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Pemuda Rakyat. Maksudnya agar rakyat terganggu bekerja sehingga makin miskin. Harapannya, orang yang makin miskin lebih mudah ditarik menjadi anggota PKI dengan iming-iming melalui land-reform akan dibagikan tanah yang disita dari para tuan tanah. Tidak aneh bila para pendukung Piagam Jakarta juga sedang menerapkan taktik yang sama.
...Oleh karena anda tetap tidak mau menjawab setuju atau tidak, maka saya artikan saja bahwa anda juga termasuk muslim yang ingin “memakan” uang negara ini melalui alasan agama Islam anda. Apakah bung FD ustadz, ulama atau profesi lain di bidang agama Islam? Bila ya, sangat saya maklumi.
...Tolong baca juga jawaban saya kepada Dee-nee. Di situ sudah saya ulas apa sebenarnya yang ada di benak para pendukung Piagam Jakarta itu.

...Setelah saya ungkapkan apa sebenarnya tujuan para pendukung atau penuntut Piagam Jakarta, yakni semua kewajiban muslim harus ditanggung negara, bisa kah anda bayangkan betapa akan hancur-leburnya negara ini?

...Mari kita lihat betapa banyaknya uang negara ini dihamburkan untuk kepentingan muslim. Mengalahkan anggaran untuk tujuan produktif, seperti anggaran untuk Kementerian Pertanian. Bagaimana kalau Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam Pancasila? Mungkin separuh APBN untuk Kementerian Agama. Hampir tidak ada lagi tersisa untuk pembangunan.
...Sementara itu, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan adalah sarang koruptor terbesar.

Ini yang Membuat Anggaran Kementerian Agama Tembus Rp 38 Triliun

Zulfi Suhendra - detikfinance
Minggu, 29/07/2012 15:16 WIB


Jakarta - Besarnya rencana anggaran Kementerian Agama (Kemenag) yang mencapai Rp 38 triliun pada 2013 salah satunya untuk alokasi gaji guru-guru pondok pesantren yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Dalam APBN 2012, Kemenag mendapat telah mendapat alokasi anggaran Rp 37,3 triliun.

Anggaran itu umumnya banyak tersalurkan ke daerah, misalnya sebagai contoh pada pagu anggaran 2008, dari Rp 17,5 triliun, sebanyak 87,8% untuk daerah dan 12,12% untuk pusat. Adapun untuk daerah mencakup Kanwil Depag, Balai Diklat, Balai Litbang, UIN dan IAIN, STAIN,STAKN, IHDN,STAHN, dan STABN.

"Kalau tidak salah, Kemenag juga membayar gaji guru-guru yang pondok pesantreen, madrasah," ungkap Anggota DPR-RI dari Komisi IV, Sudin kepada detikFinance, Minggu (29/7/12).

Sudin yang komisinya membawahi bidang pertanian dan kelautan mengatakan alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian jauh di bawah kemenag. Anggaran kementerian pertanian hanya sebesar Rp 18 triliun, sementara anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang hanya Rp 5 triliun.

Walau demikian, Sudin mengaku pihaknya selalu berusaha meningkatkan alokasi anggaran untuk kedua Kementerian tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian.

"Kami selalu berusaha meningkatkan anggaran tersebut, peningkatan setiap tahun itu selalu ada. Tapi kita masih negara maritim kok, cuma memang kelautan kita sedang tidak bagus," katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, Koordinator Nasional untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko menyayangkan anggaran untuk Kementerian Agama lebih besar dibanding Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan. Terlebih dalam keadaan negeri kita yang sedang mengusahakan swasembada dalam beberapa komoditi, agar tak lagi impor.

"Tahun ini Kementerian Agama mendapatkan alokasi Rp 37 triliun sementara Pertanian hanya dapat Rp 18 triliun jauh hampir setengahnya Kementerian Agama, bahkan lebih ironis lagi kementerian Kelautan hanya dapat Rp 5 triliun," ungkap Tejo.

Pada rancangan awal kerja pemerintah tahun anggaran 2013 untuk kementerian dan lembaga (K/L). Kementerian ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 38 triliun. Tidak dirinci anggarannya dari mana, namun anggaran ini masuk nomor 5 dalam lima besar.

Setelah Kementerian Agama, lalu diikuti dengan Kementeran Kesehatan Rp 30,915 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 31,367 triliun, Kementerian Pertanian Rp 19,331 triliun, dan Kementerian Dalam Negeri Rp 14,433 triliun.

Sumber: Di sini

...Saya nantikan komentar para muslim yang masih waras. Semoga masih ada di LI ini.

...Menurut Dirut Jasa Marga, biaya pembangunan jalan toll rata-rata Rp 100 milyar/km. (Ini sumbernya) Bila semua anggaran Kementerian Agama yang Rp 38 triliun digunakan membangun jalan toll, maka setiap tahun dapat membangun Rp 38.000 milyar : Rp 100 milyar = 380 km jalan toll baru. Dalam tiga tahun, Merak - Banyuwangi sudah tersambung jalan toll.
...Masih kah anda terus menyangkal Islam melalui umatnya yang dodol menghambat kemajuan negeri ini?

...Agaknya memang benar netter muslim di LI ini tidak ada lagi yang berpikiran jernih, bagaimana seharusnya prioritas penggunaan uang negara. Kok, tidak ada yang mencerca keberadaan Kementerian Agama yang setiap tahun "menelan" 380 km jalan toll, dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berguna bagi kemajuan bangsa ini.
...Jangan-jangan semua netter muslim di sini adalah pendukung Piagam Jakarta, sehingga sebagian besar pendapatan negara akan digunakan untuk kepentingan muslim. Tidak perduli bila negara ini akan jadi ambrug karenanya.

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:

Andi Cactusa wrote:...Seingat saya belum pernah saya baca dalam ajaran Islam yang menempatkan kejujuran merupakan karakter manusia yang sangat penting.

Yang bold : silahkan mas andi buka thread baru dan eyel2an dengan muslim disini

...Saya tidak bermaksud mau eyel-eyelan, tetapi memang benar-benar karena belum pernah membacanya, baik di situs-situs Islami. Tolong berikan saya beberapa ayat dari Quran atau Hadits. Tidak perlu membuka satu thread untuk itu.

@Dear Dee-nee,

...Mana ayat-ayat Al Quran atau Hadits yang menuntut muslim harus berperangai jujur itu? Tolong sekalian berikan juga ayat-ayat yang menuntut muslim harus menjadi pekerja keras, karena keduanya biasanya berjalan seiring.

Karena terlalu panjang ... mungkin ada baiknya saya pisah2 lagi (seperti biasa)

Negara agama vs negara sekuler murni vs negara gado2

Andi Cactusa wrote:
...Saya kira Saudi Arabia (berdasarkan syariah atau disebut negara Islam) tidak bisa disamakan dengan Malaysia (lebih meniru Inggris dan bukan berdasarkan syariah atau negara Islam), walau keduanya berbentuk negara monarki. Komposisi penduduknya juga sangat berbeda: Saudi Arabia 97.1% muslim, sedang Malaysia hanya 61.4% muslim (per 2010 menurut Pew Report).

Begini mas Andi : Arab memang negara Islam, karena konstitusinya merujuk pada Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ... tapi kan dalam kepemimpinan negara Islam dikenal apa yang disebut khalifah yang dipilih secara musyawarah oleh dewan syura. Sementara di arab saudi itu sendiri pemimpin negara dipilih berdasarkan keturunan. Jadi ga murni plek seperti sistem negara Islam toh ... walaupun si pengganti ini (anak raja) tetap harus memenuhi syarat Islam sebagai pemimpin.

Tentang Malaysia : walaupun populasinya seimbang, konstitusi negara tetap berdasarkan hukum Islam bagi muslim dan undang2 sipil bagi non-muslim (undang2 sipil ini mungkin yang mas Andi sebut meniru Inggris). Dasar negara Malaysia pun adalah syariat Islam ... tapi memang mereka bukan negara Islam (karena setelah saya baca2 ternyata warga malaysia pun bingung apakah negara mereka disebut negara Islam atau sekuler, mengingat mereka memberlakukan 2 jenis undang2 di negara tersebut). Tapi yang pasti Islam adalah agama resmi di negara itu, dan kepemimpinan ada di tangan Sultan yang sistem pemilihannya pun berdasarkan keturunan. Ga mungkin kan si Sultan ini menjadi murtad ... jadi hukum tertinggi di negara itu tetap adalah hukum Islam

Andi Cactusa wrote:
...Yang menjadi fokus pembicaraan kita adalah dasar negaranya, bukan bentuk negaranya. Pakistan dan Iran merupakan negara republik tetapi berdasarkan syariah sehingga diklasifikasikan juga sebagai negara Islam.

hehehehe
sebetulnya ngalor ngidul dan OOT saya tentang bentuk negara ini adalah untuk menjawab pertanyaan mas Andi sebelumnya

Andi Cactusa wrote:@Dee-nee dan FD,
...Tolong jawab pertanyaan ini. Anda pilih mana:
1. Negara agama (theocracy),
2. Negara sekular murni, atau
3. Negara gado-gado seperti Indonesia sekarang ini.
...Sebaiknya dengan alasannya juga. Terima kasih.

Kita kan sedang membahas Piagam Jakarta yang berkaitan dengan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"

Ya kita juga adalah negara republik seperti Iran dan pakistan ... tapi fokus saya adalah : dari pilihan anda yang 3 itu ... kenapa saya pilih pancasila ... bukan artinya saya bilang negara agama itu tidak baik (karena NKRI pun adalah negara agama) ...

tapi bila memilih murni negara agama (katakanlah disini maksudnya negara berdasarkan syariat Islam), lalu yang disebut melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk2nya ini maunya yang seperti apa ?? >> karena harus ada kesamaan pendapat dulu dari pihak muslim berkaitan dengan syariah itu sendiri >> apalagi terbukti di negara Islam lainnya pun tidak plek 100% hanya berdasarkan syariah (seperti kasus Arab Saudi itu tadi) >>> jadi jatuhnya gado2 juga kan bentuk negaranya (walaupun bukan gado2 ala Pancasila)

bila negara sekuler murni : jelas saya tolak

lanjut ...

Pancasila
Berkaitan dengan kalimat mas Andi ... mari kita luruskan apa yang termuat dalam Pancasila (berikut butir2nya) dalam hal ini khusus pada sila pertama dan kelima

http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila

Andi Cactusa wrote:
...Saya juga tidak mengatakan perlu menghilangkan agama dari konstitusi.
...Apa reasoning dan bagaimana logikanya, karena sila pertama dalam Pancasila, maka negara harus mengurusi dan membiayai agama? Apa anda kira negara-negara Eropa dan Amerika tidak dijiwai agama mereka? Makanya sering disebut-sebut dijiwai Judeo-Christian. Pada sisi hijau uang kertas dollar AS saja terpampang nyata dengan huruf kapital, "IN GOD WE TRUST."

Sesuai butir2 Pancasila (yang sudah diamandemen) ... sila pertama

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

bila dilihat dari 7 butir diatas ... jelas maksud dari sila pertama adalah >>> warga negara wajib memiliki agama ... warga negara wajib percaya dan takwa terhadap Tuhan

yang saya bold diatas itulah yang menjadi dasar agama di negara ini ... intinya warga negara wajib percaya pada Tuhan ... (dan bila sudah percaya Tuhan dan beragama kiranya rakyat juga wajib saling menghormati) ... jadi muatan sila pertama adalah kita wajib beragama dan percaya pada Tuhan ... itu saja dan tidak ada kandungan sila 1 tentang pajak terkait agama tertentu

Kita perlu runut satu2 mas ... walaupun pada implementasinya nanti (berkaitan dengan sila pertama ini) .... akan ada aturan2 tentang biaya pendidikan agama dsb. Tapi disini saya hanya fokus kepada apa yang dimuat dalam sila pertama itu dulu

Sementara di Amerika tidak ada kewajiban "percaya pada Tuhan" seperti itu ... akibatnya jumlah atheist meningkat ... sikap tidak percaya Tuhan meningkat ... penghinaan2 terhadap umat beragama meningkat ... slogan-nya memang "IN GOD WE TRUST." ... tapi bisa dibuktikan sudah semakin menurun jumlah penduduk disana yang percaya pada Tuhan

Andi Cactusa wrote:...Keras dugaan saya, justru karena sila pertama Pancasila itu belum tegas mewajibkan negara membiayai kehidupan beragama Islam, makanya dituntut agar tujuh kata itu dimasukkan kembali.
...Bila ditambahkan kalimat, “dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” maka baru logis negara harus membiayai semua kewajiban muslim. Sama dengan adanya undang-udang wajib belajar, maka negara harus membiayai semua anak yang ingin belajar. Mungkin untuk naik haji bagi yang kurang mampu tetapi sangat ingin, juga harus dibiayai negara/pemerintah.
...Memang tidak mungkin kita harapkan orang Indonesia berkata terus-terang seperti itu. Tetapi saya yakin itu lah yang menjadi tujuan dari semua pendukung Piagam Jakarta. Yang menolak juga tidak akan tega/berani mengutarakan tuduhan seperti yang saya kemukakan itu. Saya berani karena di dunia maya dengan menggunakan nama samaran.
...Saya ulangi lagi pandangan dan keinginan pembayar pajak, yang membiayai kelangsungan dan berjalannya suatu negara. Karena kelihatannya anda menghindar mengomentarinya. Keinginan utama pembayar pajak adalah agar uang yang disetorkannya digunakan untuk kepentingan umum atau bersama: Memelihara dan menjaga keamanan, membangun infrastruktur, melayani dan memfasilitasi kebutuhan publik dst. Pembayar pajak tidak suka bila uangnya digunakan utuk kepentingan sektrarian atau primordial.
...Bila ditelisik, saya yakin tidak ada pendapatan negara yang bersumber dari yang ada kaitannya dengan agama. Jadi, sebenarnya “pihak agama” jelas tidak punyak hak apa-apa terhadap negara, karena tidak berkontribusi atau ikut menggaji atau membiayai para aparat negara dan perlengkapannya. Tuan atau “majikan” yang sebenarnya adalah para pembayar pajak!

Merah : Saya tidak mungkin berlarut2 dengan tuduhan dan prasangka >>> karena semua itu masih 50-50 ... bisa saja mas andi benar ... bisa juga salah ...

Biru : Bukan saya menghindar ... tapi bagaimana saya bisa menghubungkan statement mas andi (tentang biaya dsb) dengan sila pertama ... bila jelas butir2 pancasila sama sekali tidak membicarakan tentang biaya2 itu.
Yang saya tau ... bila bicara soal kepentingan umum (pajak dsb) lebih diatur pada sila ke 5 .... dan bila memang mau berhubungan dengan sila 1 (mengenai pendidikan agama) ... silahkan lihat dulu sila ke 5 nya

Sesuai butir2 Pancasila (yang sudah diamandemen) ... sila kelima
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Saya fokus pada butir 2, 3, dan 4 saja >>> yaitu bersikap adil

Jadi ... seandainya piagam jakarta di sahkan >>> bagaimana kelanjutannya kan kita tidak tau ... apakah hanya sila 1 saja yang berubah atau seluruh sila juga akan berubah ?? ... dan ketidak tahuan ini yang akhirnya hanya menjadi tuduhan dan prasangka seperti statement mas Andi tersebut.

Maksud saya ... bila dalam sila ke 5 jelas tertulis harus ada keadilan bagi seluruh warga negara (berkaitan dengan hak dan kewajiban pada butir 3) ... dan bila pada sila 1 tertulis Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Lalu implementasinya bagaimana dikaitkan dengan statement mas Andi tentang "negara harus membiayai semua kewajiban muslim" ?? ... karena sesuai sila ke 5 negara pun juga harus membiayai semua hak non-muslim kan .. jadi apa bedanya ??

Dalam hal ini ... saya tidak mau berandai2 terlalu jauh karena ribet and jatuhnya suuzon.
Yang pasti ... sila pertama harus ada di Indonesia karena memang setiap warga negara wajib hukumnya untuk beragama dan percaya pada Tuhan >> wajib menjalankan agama ini yang kemudian menjadi debat ... pancasila yang sekarang mengambil dasarnya secara umum ... sementara piagam jakarta ingin lebih khusus ... (disitu saja bedanya)

lanjut ....

Negara sekuler dll

Andi Cactusa wrote:
...Sorry, tidak saya kutip lengkap agar tidak terlalu panjang.
...Ini pendapat dan sikap saya terhadap sejarah. Dari dahulu hingga sekarang dan yang akan datang, generasi baru selalu lebih pintar dari generasi sebelumnya. Generasi terdahulu juga memang mengharapkan demikian. Mereka justru kecewa bila anak-anak dan turunannya lebih gebleg dari mereka. Makanya, kalau saya pribadi tidak terlalu terikat pada pemikiran generasi sebelumnya, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka.

Ya tapi bila dikaitkan dengan perubahan dasar negara ... kita tidak lepas dari sejarah nya kan ... apalagi bila pada generasi sesudahnya ini terdapat pemikiran2 baru.
Contoh : misalnya dengan adanya KKN dimana2 ... muncul pendapat pancasila sudah gagal ... oleh karena itu generasi sesudahnya berpendapat syariah yang terbaik di Indonesia >> ini juga disebut pemikiran baru ... tapi disatu pihak ... bukan tidak ada orang2 yang ingin negara ini menjadi sekuler (ini juga pemikiran baru) .... akibatnya eyel2an lagi ... balik lagi seperti sejarah dulu (eyel2an antara nasakom) ...

Peristiwa masa sekarang itu bukannya cuma mengulang2 sejarah masa lalu ajah jatuhnya ...

dan di Amerika pun ada konflik antara undang2 yang bersifat sekuler dan agamis (pernikahan homoseksual dan lesbian misalnya) ... bolak balik pun mereka bawa sejarah bagaimana konstitusi Amerika dirumuskan ... slogannya memang Percaya Tuhan ... konstitusi mengatakan tidak ada hukum berdasarkan agama ... konflik juga kan akhirnya ...

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:

Andi Cactusa wrote:...Seingat saya belum pernah saya baca dalam ajaran Islam yang menempatkan kejujuran merupakan karakter manusia yang sangat penting.

Yang bold : silahkan mas andi buka thread baru dan eyel2an dengan muslim disini

...Saya tidak bermaksud mau eyel-eyelan, tetapi memang benar-benar karena belum pernah membacanya, baik di situs-situs Islami. Tolong berikan saya beberapa ayat dari Quran atau Hadits. Tidak perlu membuka satu thread untuk itu.

saya pisahkan dulu ya mas andi

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:Yang merah : Ok ... sekarang berkaitan dengan Pancasila vs syariah ... bagaimana menurut mas Andi dengan Pancasila yang sekarang sudah dijalani ?? berkaitan dengan fakta bahwa masih banyak pencuri di negeri ini ... Menurut anda : sistem dan ideologi-nya atau manusianya yang salah ??

...Dua-duanya salah. Sistemnya banci, yang saya sebut gado-gado. Bila murni sekular, maka akan banyak masalah bisa dengan mudah dan tanpa ragu-ragu diselesaikan. Agama tidak diberi kesempatan untuk merecoki dan membebani negeri ini. Semua penduduk disuruh mengurus agamanya masing-masing.

Mas ... tujuan negara berdasarkan agama adalah untuk menjadikan negara tersebut diatur sesuai nilai dan moral agama kan ... Jadi tujuannya adalah mewajibkan nilai2 agama nyampe ke akal dan hati setiap warganya.

Yang bold : negara sekuler belum tentu jawaban dari banyak masalah .... di negara sekuler itu sendiri perilaku sex bebas, homoseks, dsb sudah menjadi perdebatan antara boleh dan tidak ... perceraian dan poligami pun sebetulnya juga konflik bila dikaitkan dengan moral dan etika Kristen ...

Bila saya ambil contoh di Amerika yang sekuler ... banyak juga umat Kristen disana yang ga rela liat negara mereka dipenuhi oleh sex bebas, homoseks, perceraian, pake baju buka2an, katakanlah "kemaksiatan" dimana2 .... Tapi mereka harus pasrah karena negara itu adalah negara sekuler ...

Lady Gaga itu hujatannya banyak banget dari umat Kristen ... mereka justru bilang "Negara ini hancur bila pemerintah tidak mau ikut campur berkaitan dengan nilai2 agama" >> ini saya serius loh ... penolakan Lady Gaga di Indonesia kan sampai juga ke Amerika ... terkait kasus Lady Gaga ... FPI malah dikatakan bagus dan hebat oleh beberapa umat Kristiani disana >>> bingung kan ?? (kekekeke dunia dunia ....)

Andi Cactusa wrote:...Saya kurang tahu pasti apa ideologi negara ini. Yang saya tau, terlalu banyak dicampuri oleh ideologi Islam, yang menghambat kemajuan negeri ini. Menurut Dee-nee, pemeluk agama apa yang akan marah atau mengamuk bila negara ini diubah menjadi sekular murni?

Sesuai dengan teori "budaya" >> agama atau sistem kepercayaan tidak bisa lepas dari budaya ... budaya itu kaitannya dengan perilaku manusia kan ... makanya saya bolak balik bilang ... implementasi agama itu sendiri juga tergantung dari manusianya ... pun saya juga pernah bilang ... bila kita mau lihat secara global semua akan sama aja ... di amerika yang mayoritas kristen pun ... agama kristen juga dianggap sebagai penghambat kemajuan negeri oleh para non-agamis (atheist) >>> tapi apa iya agama yang perlu disalahkan instead of manusianya ??

Jadi berhubungan dengan pertanyaan mas andi yang merah ... saya tidak tau pemeluk agama apa yang akan marah bila negara ini jadi sekuler ... yang pasti muslim tidak akan setuju dan marah ... dan silahkan ditanya sendiri pada mas wedi cs apakah mereka setuju sila 1 dihapus (sesuai dengan penjelasan saya tentang sila 1 berikut butir2nya) ... dan dengan konsekwensi Indonesia menjadi negara sekuler seperti Amerika sekarang ...

lanjut ...

Negara Islam atau negara berdasarkan syariah

Andi Cactusa wrote:
...Sekali lagi jangan bawa Malaysia sebagai contoh, karena Malaysia bukan negara Islam/syariah. Yang menjadi motor pembangunannya juga adalah non-muslim yang 40%.

Hukum malaysia adalah syariah ... agama resmi disana hanya Islam (jadi agama lain tidak diakui konstitusi negara ... diakui keberadaannya saja ... tapi bukan dalam konstitusinya)

dan yang bold : sampai sejauh ini yang menjadi motor politik disana adalah partai UMNO (partainya muslim melayu) keberadaan UMNO sekarang ini sama dengan Golkar jaman Orba (yang artinya belum pemilu aja dah ketauan pasti menang) dan bicara soal kebijakan politik sudah pasti berkaitan dengan pembangunan negara itu sendiri kan ...

Kasarnya : sampai sejauh ini ... siapapun yang mau disebut sebagai motor pembangunan (silahkan diperdebatkan lagi) ... pemimpin dan sistem politik di Malaysia sudah pasti mutlak dikuasai muslim.

Andi Cactusa wrote:
... Arab makmur (bukan maju!) karena minyak yang melimpah dengan harga yang melangit. Bila sumur minyaknya mengering maka negara itu juga akan wallahualam. Mungkin penerimaannya hanya tinggal dari turis haji.

SDA Indonesia juga melimpah ... apakah akan habis atau tidak SDA di Indonesia ... pada dasarnya kalau manusianya ga beres ya ga makmur2 juga negaranya ... negara makmur sudah pasti menjadi negara maju ... dan bagi saya Arab sudah maju berkaitan dengan kemakmuran yang mereka punya ... tapi tentu pengertian "negara maju" ini harus didebat2 lagi ... maju secara iptek kah ... maju secara pikiran manusianya kah ... maju secara sosbud kah .... maju secara ideologi kah ... dsb

Andi Cactusa wrote:
...Apa ada pakar yang mengatakan bahwa demokrasi akan otomatis membuat suatu negara menjadi lebih baik, seperti lampu Aladin? Di butuhkan “learning process” yang cukup panjang. Negara Iraq juga terus dikacau oleh permusuhan dan perebutan kekuasaan di antara sesama muslim.

semua perlu learning proses ... tapi tetap tergantung manusianya .... tentang iraq pun juga semua terletak di manusianya kan bukan di agamanya yang menjadi dasar negara

Andi Cactusa wrote:
...Saya juga sependapat dengan Dee-nee bahwa yang terutama adalah manusianya, seperti kata pameo, “the man behind the gun is more important than the gun itself.” Tetapi bukan berarti "the gun" tidak penting.
...Yang selalu mengherankan, mengapa muslim tidak menarik pelajaran dari sejarah Eropa. Yang mulai “take off” setelah pengaruh dan kekuasaan gereja disingkirkan dari urusan negara. Mungkin yang mau menarik hikmah dari sejarah Eropa itu baru segelintir muslim, seperti Prof Safyii Maarif, Prof Dawam Raharjo dan kawan-kawannya. (Saya lihat sudah ada thread baru bagi para “pembangkang” tersebut)

Kalau saya boleh berpendapat tentang sejarah Eropa berkaitan dengan gereja = negara, peristiwa tersebut sama halnya dengan kenapa saya menolak piagam jakarta. Tapi .... sebetulnya sejarah Eropa itu terletak pada kesalahan gereja (manusia dalam gereja itu sendiri) ... bukan kesalahan agama.

Maksud saya yang bold adalah : jangan karena kesalahan gereja ... agama harus hilang sama sekali dari dasar negara tersebut.
Jangan karena kesalahan manusia akhirnya nilai agama yang malah harus dihapuskan (dikorbankan) ... Terkait kasus di eropa >>> justru karena pengaruh agama itu hilang ... pengetahuan tentang agama juga turun ... jadilah sekarang Eropa yang jumlah manusia beragamanya (umat Kristen-nya) juga turun. Padahal agama itu urusannya bukan cuma politik saja kan ... ada nilai2 kehidupan juga disana ... dan negara punya tanggung jawab kepada warganya terkait dengan nilai2 kehidupan tersebut ... Penurunan jumlah Kristiani di Eropa dan Amerika juga karena pengaruh bentuk negara sekuler itu tadi ...

Ini pendapat saya loh ya mas ... tapi karena saya bukan Kristen ... ya saya tidak tahu juga sih bagaimana pendapat mereka.

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:Sebelum musim semi Timteng ... konflik nya paling cuma syiah sunni di daerah tertentu ... ga sampai oposisi vs pemerintah seperti sekarang ....

...Saya kurang memahami apa yang terjadi di Timteng, dan juga saya kira terlalu pagi untuk menarik kesimpulan.

Ya mungkin memang tidak perlu diperpanjang ... kalimat saya itu hanya untuk menjawab statement mas Andi yang bilang "...Sudah terbukti tidak ada negara syariah yang membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Tetapi masih saja banyak muslim yang berpikiran sistem syariah baik untuk diterapkan bagi negara ini" >>> dan saya katakan belum tentu karena semua kembali ke manusianya

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:dan kalau anda mengatakan otoriter itu kejam .... mana yang lebih baik keadaan Indonesia ... jaman orba atau reformasi ??
Soeharto itu otoriter (militer banget) ... ga ada kesempatan buat bom teror jaman soeharto ...

...Banyak kriteria yang harus digunakan untuk membuat perbandingan. Anda keliru bila mengatakan jaman Orba lebih baik tanpa melihat situasi dan kondisinya. Di jaman Suharto, kita masih eksportir minyak yang lumayan besar. Hutan di luar pulau Jawa masih sangat luas yang perawan, tinggal ditebangin untuk mendapatkan devisa yang amat besar. Soeharto bisa menjadi otoriter karena semua mulut orang, terutama mulut para petinggi ABRI, dia sumpal dengan duit.
...Sementara para presiden era reformasi tidak mendapat “luxury” itu lagi. Akibatnya mereka tidak bisa bertindak keras dan tegas. Sementara pendukung teroris juga banyak. Lihat saja sudah ada yang mengusulkan agar Densus 88 dibubarkan.

No no ... saya tidak ingin membandingkan orba vs reformasi .... maksud saya membawa orba adalah untuk menjelaskan tentang kondisi musim semi Timteng ... kan kondisi seperti itu terjadi karena banyak dipengaruhi oleh Amerika yang bilang bahwa demokrasi ala Barat (Eropa) adalah yang terbaik .... mereka kan mengkritik bahwa sistem otoriter di negara2 Timteng itu kesalahan besar ... banyak terjadi pelanggaran HAM dsb ...

Nah ... saya hanya ingin bilang sekali lagi "belum tentu" tetap tergantung pada manusianya ... jaman orba ada otoriter militer dan banyak terjadi pelanggaran HAM ... tapi apakah jaman reformasi yang akhirnya dibilang "demokrasi kebablasan" ini malah lebih baik ...

Jadi intinya ... bagi saya tidak ada dasar negara apapun yang lebih baik atau lebih buruk ... semua tergantung dari manusianya sekaligus sejarah dan poleksosbud negara itu sendiri.

Itulah kenapa saya bilang Pancasila sudah sangat sesuai ... mau dibilang gado2 pun ga masalah ... wong fakta tentang NKRI dan Bhineka Tunggal Ika juga adalah gado2 dalam satu piring kok >> mau gimana lagi ... dilihat dari sudut piring manapun tetep yang ada disitu adalah gado2 ... walaupun bukan artinya harus benar2 dicampur baur ketika akan dimakan

kecuali kalo gado2nya mau dhilangkan ... dipisahkan antara lontong dan sayuran di piring lainnya ... artinya sudah ada dua piring yang berbeda kan ... bukan NKRI lagi namanya

Andi Cactusa wrote:

dee-nee wrote:pun kalau bicara soal negara ... negara mana di dunia ini yang beres sekarang ... wong manusianya juga udah ga ada yang beres

...Dari dahulu juga tidak ada negara yang sempurna beres. Yang ada adalah yang satu lebih beres dari yang lain. Mungkin juga standar “keberesan” kita yang meningkat. Atau aliran informasi yang semakin besar dan lancar, khususnya melalui media elektronik, membuat kita semakin mengetahui banyak ketidak-beresan di mana-mana.

standar "keberesan" jaman sekarang pun beda2 mas ... apalagi bila melihat ga ada satupun yang beres.

dee-nee wrote:Kita kan sedang membahas Piagam Jakarta yang berkaitan dengan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"

Ya kita juga adalah negara republik seperti Iran dan pakistan ... tapi fokus saya adalah : dari pilihan anda yang 3 itu ... kenapa saya pilih pancasila ... bukan artinya saya bilang negara agama itu tidak baik (karena NKRI pun adalah negara agama) ...

tapi bila memilih murni negara agama (katakanlah disini maksudnya negara berdasarkan syariat Islam), lalu yang disebut melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk2nya ini maunya yang seperti apa ?? >> karena harus ada kesamaan pendapat dulu dari pihak muslim berkaitan dengan syariah itu sendiri >> apalagi terbukti di negara Islam lainnya pun tidak plek 100% hanya berdasarkan syariah (seperti kasus Arab Saudi itu tadi) >>> jadi jatuhnya gado2 juga kan bentuk negaranya (walaupun bukan gado2 ala Pancasila)

...Di negara Islam, jelas kehidupan beragama non-muslim akan dipersulit. Di Malaysia saja, yang masih diperdebatkan negara Islam apa bukan, diskriminasi antara muslim dan non-muslim sangat nyata. Pembayaran zakat dipotong dari pajak yang harus dibayar. Sedang sumbangan pada charity lain dipotong dari penghasilan/revenue. Mualaf mudah, tetapi murtad hampir mustahil karena harus disetujui oleh Pengadilan Syariah.

dee-nee wrote:bila negara sekuler murni : jelas saya tolak

...Saya sederhanakan saja definisi negara sekular: Negara tidak mencampuri, mengurusi dan membiayai kepentingan agama. Masing-masing pemeluk agama mengurus dan membiayai dirinya sendiri. Lebih fokus lagi, tidak boleh ada uang negera, yang sumber utamanya adalah dari pajak, digunakan untuk kepentingan agama apa pun. Dengan demikian, tidak ada Kementerian Agama, membangun rumah ibadah, membiayai sekolah agama dsb.
...Tolong jelaskan mengapa anda tolak konsepsi seperti itu.

dee-nee wrote:Pancasila
Berkaitan dengan kalimat mas Andi ... mari kita luruskan apa yang termuat dalam Pancasila (berikut butir2nya) dalam hal ini khusus pada sila pertama dan kelima

http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila

Sesuai butir2 Pancasila (yang sudah diamandemen) ... sila pertama

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

bila dilihat dari 7 butir diatas ... jelas maksud dari sila pertama adalah >>> warga negara wajib memiliki agama ... warga negara wajib percaya dan takwa terhadap Tuhan

yang saya bold diatas itulah yang menjadi dasar agama di negara ini ... intinya warga negara wajib percaya pada Tuhan ... (dan bila sudah percaya Tuhan dan beragama kiranya rakyat juga wajib saling menghormati) ... jadi muatan sila pertama adalah kita wajib beragama dan percaya pada Tuhan ... itu saja dan tidak ada kandungan sila 1 tentang pajak terkait agama tertentu

Kita perlu runut satu2 mas ... walaupun pada implementasinya nanti (berkaitan dengan sila pertama ini) .... akan ada aturan2 tentang biaya pendidikan agama dsb. Tapi disini saya hanya fokus kepada apa yang dimuat dalam sila pertama itu dulu

Sementara di Amerika tidak ada kewajiban "percaya pada Tuhan" seperti itu ... akibatnya jumlah atheist meningkat ... sikap tidak percaya Tuhan meningkat ... penghinaan2 terhadap umat beragama meningkat ... slogan-nya memang "IN GOD WE TRUST." ... tapi bisa dibuktikan sudah semakin menurun jumlah penduduk disana yang percaya pada Tuhan

...Dari uraian anda atas sila pertama, tidak satu pun yang mewajibkan negara harus mencampuri, mengurusi dan membiayai kepentingan agama. Padahal sebelumnya anda mengatakan negara mengurusi agama karena sila pertama.

dee-nee wrote:Merah : Saya tidak mungkin berlarut2 dengan tuduhan dan prasangka >>> karena semua itu masih 50-50 ... bisa saja mas andi benar ... bisa juga salah ...

Biru : Bukan saya menghindar ... tapi bagaimana saya bisa menghubungkan statement mas andi (tentang biaya dsb) dengan sila pertama ... bila jelas butir2 pancasila sama sekali tidak membicarakan tentang biaya2 itu.
Yang saya tau ... bila bicara soal kepentingan umum (pajak dsb) lebih diatur pada sila ke 5 .... dan bila memang mau berhubungan dengan sila 1 (mengenai pendidikan agama) ... silahkan lihat dulu sila ke 5 nya

Sesuai butir2 Pancasila (yang sudah diamandemen) ... sila kelima
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

...Kembali tidak ada tertulis kewajiban negara untuk membiyai kepentingan agama. Pendukung Piagam Jakarta khawatir bila sewaktu-waktu ada pemerintahan yang kuat dan berani menghentikan biaya terhadap agama Islam.

dee-nee wrote:Saya fokus pada butir 2, 3, dan 4 saja >>> yaitu bersikap adil

Jadi ... seandainya piagam jakarta di sahkan >>> bagaimana kelanjutannya kan kita tidak tau ... apakah hanya sila 1 saja yang berubah atau seluruh sila juga akan berubah ?? ... dan ketidak tahuan ini yang akhirnya hanya menjadi tuduhan dan prasangka seperti statement mas Andi tersebut.

Maksud saya ... bila dalam sila ke 5 jelas tertulis harus ada keadilan bagi seluruh warga negara (berkaitan dengan hak dan kewajiban pada butir 3) ... dan bila pada sila 1 tertulis Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Lalu implementasinya bagaimana dikaitkan dengan statement mas Andi tentang "negara harus membiayai semua kewajiban muslim" ?? ... karena sesuai sila ke 5 negara pun juga harus membiayai semua hak non-muslim kan .. jadi apa bedanya ??

Dalam hal ini ... saya tidak mau berandai2 terlalu jauh karena ribet and jatuhnya suuzon.
Yang pasti ... sila pertama harus ada di Indonesia karena memang setiap warga negara wajib hukumnya untuk beragama dan percaya pada Tuhan >> wajib menjalankan agama ini yang kemudian menjadi debat ... pancasila yang sekarang mengambil dasarnya secara umum ... sementara piagam jakarta ingin lebih khusus ... (disitu saja bedanya)

lanjut ....

...Apakah kurang logis jalan pikiran yang saya kemukakan? Bila negara mewajibkan semua muslim menjalankan kewajiban agamanya, maka negara harus menanggung atau membiayai keperluan muslim bila menyangkut biaya. Tidak aneh bila muslim akan berdalih dia tidak sanggup menjalankan kewajibannya karena tidak memiliki uang.
...Oleh karena sejauh yang sudah anda uraikan, tidak jelas ada kewajiban negara untuk membiayai kepentingan atau kegiatan agama, maka sebenarnya Kementerian Agama dapat dihapuskan. Dan itu yang ditakutkan oleh para pendukung Piagam Jakarta.
...Saya tidak meminta anda untuk percaya 100 persen atas dugaan saya. Tetapi supaya anda fahami mengapa kami non-muslim tidak setuju pemasukan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945. Saya menolaknya, bukan sebagai nasrani, tetapi sebagai orang yang berpikiran rasional dan tidak mengutamakan kelompok saya. Agar negeri ini lebih cepat maju.